Analisa hukum keberadaan kuasa mutlak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah (studi kasus putusan pengadilan negeri Cibinong nomor 261/Pdt.G/2005/PN.CBN)

Analisa hukum keberadaan kuasa mutlak dalam akta perjanjian

pengikatan jual beli hak atas tanah (studi kasus putusan pengadilan

negeri Cibinong nomor 261/Pdt.G/2005/PN.CBN)

------------------------------------------------------------------------------------------

Abstrak

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah lazim digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum

dilaksanakannya jual beli dihadapan PPAT untuk dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Dalam

realisasinya perjanjian pendahuluan ini banyak diikuti dengan pemberian kuasa penuh, luas dan mutlak,

yang menyebabkan obyek jual beli tidak hanya berpindah pengusaannya, tetapi juga dapat berpindah

kepemilikannya. Skripsi ini membahas keberadaan kuasa

mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli, diambil contoh berupa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong

Nomor 261/Pdt.G/2005/Pn.Cbn. Adapun pokok permasalahan adalah apa yang menjadi latar belakang para

pihak membuat perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah serta kuasa menjual, apakah perjanjian

pengikatan jual beli yang dibuat oleh para pihak sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian, apakah klausul

pemberian kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah tidak bertentangan dalam

peraturan perundangundangan berlaku. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian

yuridis normatif yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan penelitian kepustakaan dan mempelajari data

sekunder. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

1982, keberadaan kuasa mutlak telah dilarang, karena merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum

yang dibuat tanpa adanya kebebasan bertindak dan kesepakatan para pihak serta dapat dipastikan

mengandung itikad tidak baik. Menurut hukum, peralihan hak atas tanah yang salah satunya melalui jual beli

adalah merupakan obyek pajak yang mana terdapat pajak BPHTB yang harus dibayar oleh pembeli

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

serta PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayarkan oleh penjual berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan. Menyiasati hal ini maka dibuat Akta Kuasa Menjual,

maksudnya dengan menggunakan Akta Kuasa Menjual ini maka pembeli yang disebutkan dalam Perjanjian

Pengikatan Jual Beli nantinya dapat menjual kembali berdasarkan surat kuasa tersebut dan dapat

menghindari dari pembayaran pajak.